NTTSatu.ID- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Capaian ini menjadi salah satu bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sebelumnya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TTU tahun-tahun sebelumnya juga dinyatakan baik dan memperoleh opini WTP dari BPK RI.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan resmi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (25/5/2026).
Dalam kesempatan itu, dokumen LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro kepada Bupati TTU Yoseph Falentinus Delasalle Kebo, didampingi Wakil Ketua DPRD TTU, Pelaksana Harian Sekda TTU, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Bupati TTU, Yoseph Falentinus Delasalle Kebo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten TTU kembali meraih opini WTP.
“Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras tersebut,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa capaian WTP ini bukan hanya prestasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik ke depan.
“WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem, terutama dalam pengelolaan administrasi keuangan, pajak daerah, serta aset-aset pemerintah,” tambahnya.
Bupati juga menyebut bahwa pemerintah daerah akan tetap melakukan evaluasi dan pembenahan internal meskipun telah meraih opini WTP secara berkelanjutan.
“Tahun ini merupakan tahun keenam kita meraih WTP, dan tentu ini harus dipertahankan dengan kerja yang lebih disiplin, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” tegas Falent.
Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab TTU terus meningkatkan koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan negara, agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. (*)
Komentar