NTTSatu.ID- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk lima tim percepatan pembangunan sebagai strategi utama untuk mendorong program prioritas lima tahun ke depan.
Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur NTT, Selasa, 28 April 2026.
Langkah ini disebut sebagai upaya mempercepat implementasi program pembangunan yang selama ini dinilai berjalan secara bertahap di berbagai sektor.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan bagian dari pendekatan kerja baru yang lebih terstruktur dan berbasis target.
Staf ahli Gubernur NTT bidang ekonomi menyampaikan bahwa lima tim tersebut akan bekerja secara paralel dengan fokus yang berbeda namun saling terhubung.
Kelima tim itu mencakup tim akselerasi pembangunan, tim penanggulangan kemiskinan terpadu, serta tim penguatan ekonomi kerakyatan, ditambah unit pendukung perencanaan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, pembagian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta mempercepat eksekusi program di lapangan.
Kepala BKD Provinsi NTT, Kanisius Mau, menyebut bahwa proses pembangunan saat ini masih berjalan dan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor.
Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja terintegrasi antar perangkat daerah agar hasilnya lebih maksimal.
“Pembangunan sementara berproses dan terus kita dorong agar lebih terarah,” ujarnya dalam konferensi pers tersebut.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan yang selama ini menjadi isu struktural di NTT.
Kepala BPJ, Yoseph, yang tergabung dalam tim penanggulangan kemiskinan terpadu, menyebut bahwa kunci utama program ini adalah ketersediaan data yang valid dan terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa timnya bertugas menyajikan data lintas sektor yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan.
“Tanpa data yang valid, intervensi tidak akan tepat sasaran,” kata Yoseph.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif.
Tim akselerasi pembangunan yang dipimpin Dr. Daniel menjadi salah satu tim dengan jumlah anggota terbesar, yakni sekitar 50 orang.
Tim ini akan difokuskan pada percepatan proyek strategis daerah, termasuk infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Dr. Daniel menyebut bahwa pendekatan kerja timnya akan berbasis kinerja dan target yang terukur.
Selain itu, perhatian pemerintah juga diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari strategi jangka menengah.Sektor ini penting untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Dalam kesempatan yang sama, Bemi Meno menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Ia menyebut bahwa pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor, menjadi salah satu sektor utama yang perlu ditingkatkan.“PAD sangat menentukan ruang fiskal kita untuk pembangunan,” ujarnya.
Selain pajak, retribusi daerah dan pengelolaan aset juga disebut sebagai sumber pendapatan yang belum sepenuhnya dioptimalkan.
Pemerintah provinsi juga menggandeng aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, untuk memperkuat pengawasan dan penagihan pendapatan daerah.
Kolaborasi lintas lembaga ini untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan potensi kebocoran pendapatan. (*)
Komentar