Oleh: Welhelmina Kameo, S.Pd., M.Pd. (Dosen Prodi Pendidikan Fisika FKIP Undana)
NTTSatu.ID — Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mengusung semangat Ki Hajar Dewantara “Pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia: membentuk nalar, menumbuhkan nurani, dan memerdekakan cara berpikir”.
Namun, pertanyaannya kini menjadi lebih mendasar apakah arah pendidikan kita masih setia pada semangat itu, atau justru semakin disederhanakan agar mudah diukur atau dikelola?
Di tengah berbagai wacana penataan pendidikan tinggi, termasuk kemungkinan pengurangan atau penutupan sejumlah program studi, argumen yang sering muncul adalah peningkatan mutu melalui efisiensi.
Logikanya sederhana: mengurangi yang dianggap kurang diminati atau kurang relevan agar sumber daya dapat difokuskan pada bidang tertentu. Diatas kertas, pendekatan ini memang tampak rasional.
Namun, pendidikan tidak pernah sesederhana logika efisiensi. Ketika mutu direduksi menjadi persoalan pengelolaan, yang hilang justru esensi pendidikan itu sendiri.
Kebijakan yang mengatasnamakan mutu semestinya bertumpu pada bukti yang komprehensif dan analisis yang mendalam, bukan sekadar pada indikator permukaan yang mudah diukur.
Mutu pendidikan tidak dapat direduksi hanya pada ukuran kuantitatif seperti jumlah mahasiswa, tingkat serapan lulusan, atau efisiensi pengelolaan. Indikator-indikator tersebut memang penting, tetapi tidak cukup untuk merepresentasikan kualitas secara utuh.
Penilaian yang sahih menuntut pendekatan multidimensional yang mencakup relevansi keilmuan, kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, dampak sosial, hingga pembentukan karakter dan cara berpikir peserta didik.
Tanpa kerangka yang komprehensif, kebijakan berisiko bertumpu pada data yang “terlihat kuat”, tetapi belum tentu “bermakna dalam”, sehingga keputusan tampak rasional namun kehilangan substansi mutu yang sesungguhnya.
Keterbatasan pendekatan semacam ini menjadi semakin nyata ketika kita melihat wilayah seperti Nusa Tenggara Timur. Dengan tantangan geografis, keterbatasan akses, serta kebutuhan pembangunan yang spesifik, Ada program studi yang tampak kecil secara angka, tetapi besar secara makna dan strategis bagi kebutuhan daerah.
Nilai sepeti ini jarang tercermin dalam angka jangka pendek, tetapi justru menentukan keberlanjutan pengetahun dan identitas budaya dalam jangka panjang.
Salah satu contoh yang relevan adalah program studi yang berkaitan dengan tenun ikat di Universitas Nusa Cendana. Secara kuantitas, program seperti ini mungkin tidak memiliki jumlah mahasiswa yang besar.
Namun secara substantif, ia memegang peran penting dalam menjaga warisan budaya, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis lokal, serta memperkuat identitas masyarakat. Nilai seperti ini tidak selalu segera tercermin dalam angka, tetapi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi keberlanjutan pengetahuan dan kebudayaan.
Mengurangi program studi tanpa pijakan evaluasi yang komprehensif dan berbasis bukti bukanlah sekadar langkah efisiensi, melainkan keputusan yang berpotensi mempersempit akses sekaligus melemahkan kapasitas daerah dalam membangun dirinya sendiri.
Pendidikan tinggi di daerah bukan sekadar ruang produksi lulusan, melainkan juga pusat pengembangan pengetahuan yang tumbuh “dari” dan “kembali” untuk masyarakatnya.
Ketika pilihan keilmuan dipersempit, yang berkurang bukan hanya jumlah program studi, tetapi juga ruang kemungkinan. Kita berisiko membatasi cara generasi mendatang memahami dan merespons tantangan di lingkungannya.
Padahal, kompleksitas zaman termasuk di daerah seperti NTT justru menuntut keberagaman perspektif serta keterbukaan terhadap pendekatan lintas disiplin.
Di sisi lain, praktik penilaian pendidikan kita masih sering terjebak pada apa yang mudah diukur, bukan pada apa yang penting untuk dinilai. Indikator seperti akreditasi, peringkat, dan capaian numerik memang memberikan gambaran, tetapi belum tentu mencerminkan kualitas yang sesungguhnya.
Dimensi seperti kemampuan berpikir kritis, refleksi metakognitif, kepekaan sosial, dan integritas justru sering luput dari perhatian, padahal itulah fondasi pendidikan bermutu.
Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi yang lebih jernih: apakah kita sedang benar-benar membangun mutu melalui penilaian yang utuh, berbasis bukti, dan peka konteks, atau sekadar menyederhanakan sistem agar lebih mudah diukur dan dikelola?
Pendidikan yang bermutu tidak lahir dari apa yang kita hilangkan, melainkan dari bagaimana kita mengevaluasi, merawat, dan mengembangkan yang ada secara bijak.
Ia menuntut keberanian untuk menjaga keragaman ilmu, sekaligus ketelitian dalam menilai kualitas secara menyeluruh termasuk dengan mempertimbangkan realitas lokal seperti NTT.
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mencetak lulusan yang siap pakai, tetapi tentang membentuk manusia yang mampu berpikir, merefleksi, dan memberi makna pada dunia termasuk dunia yang mereka hidupi sendiri. Dan mutu semacam itu tidak pernah lahir dari penyempitan.(*)
Komentar