GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Hukrim
Beranda » Berita » Dialog Terbuka dengan Forum Wartawan NTT, Falent Kebo: Kita Hormati Proses Hukum dan Tetap Bersama Media

Dialog Terbuka dengan Forum Wartawan NTT, Falent Kebo: Kita Hormati Proses Hukum dan Tetap Bersama Media

Dialog Terbuka Forum Wartawan NTT dengan Falent Kebo dan Kuasa Hukumnya. (Ist)

NTTSatu.ID — Yoseph Falentinus Delasale Kebo membuka ruang dialog dengan perwakilan Forum Wartawan NTT di tengah proses hukum terkait pemberitaan media NTThitz yang kini ditangani Polres TTU.

Pertemuan berlangsung di Kefamenanu, Kabupaten TTU, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah persoalan terkait kebebasan pers, hak atas informasi, kewajiban konfirmasi, etika jurnalistik hingga batas kepatutan ketika pemberitaan menyentuh kehidupan pribadi.

Bupati Falen menjelaskan alasan pihaknya menempuh langkah hukum terhadap pemberitaan yang menjadi persoalan. Sementara Forum Wartawan NTT menyampaikan pandangan mengenai pentingnya kebebasan pers yang berjalan bersama tanggung jawab jurnalistik, verifikasi dan etika profesi.

Dalam dialog tersebut, Bupati Falen menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik yang diarahkan kepadanya sebagai kepala daerah.

Menurut dia, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari fungsi kontrol pers dan menjadi konsekuensi dari jabatan publik yang dijalankannya.

Anton Bele Laporkan Dugaan Penyerobotan Lahan di Naesleu ke Polda NTT, Kantongi Dokumen Sejak 1975

“Kalau yang dikritik itu bupati, saya kira wajar. Bupati memang wajib dikritik karena itu jabatan publik,” demikian substansi pernyataan Falen dalam pertemuan tersebut.

Namun, Falen meminta agar kritik terhadap dirinya sebagai pejabat publik dibedakan dengan pemberitaan yang menyangkut anggota keluarganya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyebut istri dan anak-anaknya ikut terseret dalam pemberitaan yang dipersoalkan. Kondisi tersebut, menurut dia, menimbulkan tekanan bagi keluarganya.

Karena itu, Falen menekankan pentingnya konfirmasi sebelum informasi dipublikasikan, terutama apabila informasi tersebut berkaitan dengan dirinya maupun keluarganya.

“Sebagai jurnalis, kalau ada informasi tentang saya, telepon saya saja. Kapan pun bisa dikonfirmasi. Saya sangat terbuka,” ujarnya.

Hadir sebagai Saksi Verbalisan, Kanit Pidum Polres TTS Ungkap Dasar Penetapan Tersangka dalam Kasus Pembunuhan di Toianas

Menurut Falen, komunikasi dengan wartawan tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan terhadap kerja jurnalistik. Sebaliknya, ruang konfirmasi dapat menjadi bagian dari proses memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki dasar yang jelas, akurat dan berimbang.

Terkait pemberitaan NTThitz yang menjadi sorotan, Falen menjelaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh pihaknya merupakan mekanisme yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum.

Menurut penjelasannya, persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan pemberitaan yang dinilai telah masuk ke ranah pribadi, termasuk menyangkut anggota keluarganya.

Kuasa hukum Bupati TTU, Ferdy Maktaen, mengatakan pihaknya terus mengawal laporan tersebut secara proporsional dengan tetap menghormati seluruh tahapan penanganan perkara.

Menurut Ferdy, pengawalan hukum tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan terhadap kerja jurnalistik, tetapi memastikan persoalan yang telah masuk ke ranah hukum berjalan sesuai koridor dan mekanisme yang tersedia.

Banding PT CML Kandas di Pengadilan Tinggi Kupang, Gugatan Vaksin Rp4,2 Miliar Tetap Kabur

“Yang kami kawal adalah proses hukumnya. Kita hormati mekanisme yang sedang berjalan dan memberikan ruang kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara objektif,” demikian substansi pernyataan Ferdy dalam pertemuan tersebut.

Ferdy juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara objektif. Pada saat yang sama, seluruh pihak diminta menghormati asas praduga tak bersalah serta hak masing-masing pihak dalam proses hukum.

Ia mengatakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan pers tidak semestinya berkembang menjadi hubungan yang saling menjauh.

Menurut Ferdy, pers memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah, sementara pemerintah memiliki hak memberikan klarifikasi maupun menempuh mekanisme hukum apabila terdapat persoalan yang dinilai perlu diselesaikan melalui jalur tersebut.

“Perbedaan pandangan tidak harus menjadi jarak. Sepanjang komunikasi tetap dibuka dan masing-masing pihak menghormati koridor profesi serta hukum yang berlaku, ruang penyelesaian tetap terbuka,” demikian garis besar pandangannya.

Menurutnya, laporan tersebut dilayangkan setelah kliennya melalui proses panjang pengaduan ke dewan pers sebanyak dua kali. Kendati demikian, rekomendasi dari dewan pers tidak pernah diindahkan oleh yang bersangkutan.

“Proses hukum ini karena kami sudah mengikuti proses melalui dewan pers. Dan kami sudah mendapat tanggapan dari dewan pers sebanyak dua kali ,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Forum Wartawan NTT menyampaikan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi dan konfirmasi serta menjaga etika profesi.

Forum juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu tetap membuka ruang komunikasi dengan media agar wartawan memperoleh akses terhadap informasi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam dialog tersebut, forum menerima sejumlah catatan kritis dan koreksi terkait tindakan maupun pemberitaan wartawan yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Namun, forum tidak datang untuk membenarkan ataupun menyalahkan salah satu pihak secara sepihak.

Pertemuan lebih diarahkan pada pembukaan ruang komunikasi agar persoalan yang sedang berjalan dapat dilihat secara jernih dengan tetap menghormati proses hukum dan independensi profesi jurnalistik.

Dalam dialog itu juga mengemuka pentingnya membedakan kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah dengan pemberitaan mengenai kehidupan pribadi seseorang.

Sebagai pejabat publik, Falen menyatakan tetap terbuka terhadap kritik. Namun, ketika pemberitaan menyentuh anggota keluarga yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan pemerintahan, ia meminta prinsip kehati-hatian, verifikasi dan relevansi informasi tetap menjadi pertimbangan.

Di sisi lain, kebebasan pers tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan memiliki ruang untuk melakukan kontrol dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sementara pemerintah memiliki hak memberikan klarifikasi serta menggunakan mekanisme hukum yang tersedia apabila merasa terdapat persoalan yang perlu diproses.

Proses hukum yang berjalan di Polres TTU tidak dengan sendirinya menutup ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan pers.

Pertemuan Bupati Falen dengan Forum Wartawan NTT menunjukkan bahwa di tengah persoalan hukum yang sedang berjalan, ruang dialog masih tetap terbuka.

Pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sebaliknya, pers membutuhkan pemerintah sebagai sumber informasi dan pihak yang dapat memberikan klarifikasi.

Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi bertemu pada kepentingan masyarakat, yakni menghadirkan informasi yang benar, berimbang, terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, kritik tetap dapat disampaikan, klarifikasi tetap perlu diberikan, proses hukum tetap dihormati, sementara ruang privat keluarga perlu dijaga secara proporsional sesuai konteks pemberitaan dan kepentingan publik. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement